Panduan Tanya Jawab Pelaporan Transaksi Kartu Kredit ke DJP

Home|Panduan Tanya Jawab Pelaporan Transaksi Kartu Kredit ke DJP

Tanya Jawab

Ringkasan

Customer: Begini, saya baru membaca di berita, bahwa aparat petugas pajak akan memeriksa aktivitas transaksi kartu kredit. Apakah itu benar?

A: Hal ini terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.03/2016 tentang kewajiban penerbit kartu kredit untuk melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi tidak ada yang perlu nasabah kartu kredit kuatirkan selama pembayaran pajak telah dilakukan dengan baik. Berdasarkan sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, transaksi kartu kredit dibutuhkan sebagai salah satu metode untuk melakukan evaluasi atas penghasilan dan harta Wajib Pajak.

Customer: Apakah kerahasiaan aktivitas dan data kartu kredit saya dijaga?

A: Kerahasiaan dan keamanan data nasabah senantiasa menjadi prioritas kami. Mekanisme penyampaian data kepada Dirjen Pajak akan menggunakan media dan metode tertentu yang aman agar kerahasiaan data nasabah tetap terjaga. Kami melindungi informasi ini dengan melakukan pengamanan secara fisik, elektronik dan prosedur sejalan dengan hukum yang berlaku.

Customer: Bisa tolong jelaskan berita mengenai peraturan menteri keuangan pada tgl 22 Maret 2016 kemarin?

A: Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru adalah mengenai kewajiban penerbit kartu kredit untuk menyampaikan data transaksi Nasabah kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam hal ini tidak ada yang perlu nasabah kuatirkan selama pembayaran pajak telah dilakukan dengan baik.

Customer: Saya mau tutup kartu karena transaksi Kartu Kredit saya bisa diketahui oleh orang pajak.

A: Tidak ada yang perlu Bapak/Ibu kuatirkan mengingat transaksi kartu kredit Bapak/Ibu tidak akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan selama pembayaran pajak sudah dilakukan dengan baik. Kartu kredit hanya merupakan salah satu elemen untuk melakukan evaluasi penghasilan dan harta Wajib Pajak. Dan data yang dilaporkan adalah data nasabah dan transaksi kartu kredit sejak tahun 2015. Evaluasi oleh pihak pajak tetap dapat dilakukan meskipun kartu ditutup dan/atau diturunkan limitnya sekarang.

Credit Limit Decrease
Customer: Saya minta turun limit kartu saya. Saya karyawan gaji saya tetap namun limit saya ketinggian, nanti dipertanyakan oleh Dirjen Pajak.

A: Pemberian limit kartu kredit sudah disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Jadi tidak ada yang perlu nasabah kuatirkan selama pembayaran pajak telah dilakukan dengan baik.

Customer: Saya minta turun limit kartu Prestige/PremierMiles atau saya tutup saja. Saya pengusaha dan limit saya dapat dari penempatan dana di Citigold.

A: Kartu kredit Citi Prestige/Premier Miles memang memiliki limit minimum tertentu. Apabila Bapak/Ibu masih ingin mengganti kartu tersebut, saya rekomendasikan Citi Reward Card/ Citi CashBack Card/ Citi Telkomsel.

Customer: Saya khawatir akan dipanggil oleh pihak pajak karena melihat teman saya yang limitnya saja 10 juta telah menerima surat panggilan jadi saya mau tutup saja/turun limit.

A: Bapak/Ibu, pemanggilan oleh pihak pajak biasanya terbatas hanya untuk kasus tertentu saja. Jadi selama pembayaran pajak bapak/ibu telah dilakukan dengan baik dan limit kredit yang diberikan sesuai dengan pendapatan nasabah, maka tidak ada yang perlu dikuatirkan.

Customer: Saya takut kalau menunggak di salah satu kartu/tidak lapor pajak, simpanan saya pada bank akan diblokir.

A: Hal tersebut bukan merupakan cakupan peraturan terbaru oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.03/2016 tentang kewajiban penerbit kartu kredit untuk melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tidak perlu Bapak/Ibu kuatir dengan adanya pemblokiran simpanan Bapak/Ibu pada bank karena peraturan tersebut.

Customer: Saya takut limit kartu kredit saya mempengaruhi pajak suami.

A: Apakah ibu satu NPWP dengan suami ibu? jika tidak, maka kewajiban pajak bapak tidak akan terpengaruh oleh ibu, dan tidak ada yang perlu ibu kuatirkan selama ibu telah melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan baik. Jika customer menjawab ya saya satu NPWP dengan suami : Kredit limit yang diberikan pada nasabah sesuai dengan pendapatan nasabahsehingga apabila NPWP suami istri menjadi satu, dan Bapak/Ibu telah melaksanakan kewajiban pajak dengan baik, maka tidak ada yang perlu dikuatirkan.

Customer: Saya adalah nasabah kartu kredit setia Citi. Jika sekarang situasinya serba tidak memungkinkan seperti ini, saya pindah ke kartu kredit bank lain saja.

A: Terima kasih telah menjadi nasabah setia Citibank. Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.03/2016 tentang kewajiban penerbit kartu kredit untuk melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak berlaku untuk seluruh penerbit kartu kredit tanpa terkecuali. Seluruh penerbit kartu kredit harus menjalankan prosedur yang sama dalam mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Customer: Kapan Citi akan melakukan pelaporan?

A: Citi akan menyampaikan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu setiap bulan mulai akhir bulan Mei 2016.

Customer: Data apa yang akan dilaporkan?

A: Kebanyakan merupakan data yang tercantum pada lembar penagihan, seperti nama, alamat pemegang kartu dan transaksi kartu kredit di merchant.

Customer: Apakah Citi berencana untuk mengirim data nasabah secara terperinci?

A: Pengiriman data akan dilakukan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

JAVASCRIPT DINONAKTIFKAN